Gawat! Besok Ribuan Buruh Akan Demo di Balaikota Untuk Menagih Janji Anies

Gawat! Besok Ribuan Buruh Akan Demo di Balaikota Untuk Menagih Janji Anies
Gawat! Besok Ribuan Buruh Akan Demo di Balaikota Untuk Menagih Janji Anies

Sukagosip.com – Gawat! Besok Ribuan Buruh Akan Demo di Balaikota Untuk Menagih Janji Anies, Ribuan buruh di wilayah DKI Jakarta akan melakukan unjuk rasa secara besar-besaran di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/10/2017).

Para buruh menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 sebesar Rp 650 ribu per bulan kepada Gubernur dan Wakil Guberur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Sandi sendiri mengaku akan mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2018 hari ini.

Baca Juga: [Video] Marah! Begini Aksi Tri Rismaharini Ngamuk Turun dari Podium Lalu Seret PNS Kedepan

Gawat! Besok Ribuan Buruh Akan Demo di Balaikota Untuk Menagih Janji Anies

Sandi yakin besaran kenaikannya adil untuk kalangan pekerja dan pengusaha. “UMP hari ini kita sudah mendapat hasil survei dan kita akan ada pembicaraan secara intensif dengan semua pemangku kepentingan dalam proses keterbukaan. Besok ada rapat final dari dewan pengupahan, dengan data-data baru. Kami terus berkomunikasi,” ujar Sandiaga.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi DKI Jakarta, Winarso mengungkapkan, unjuk rasa yang bakal berlangsung pekan depan bertepatan dengan sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta untuk menetapkan UMP tahun depan.

“Jumlah massa buruh yang akan turun ke jalan pada Selasa 31 Oktober mencapai ribuan orang yang tergabung dalam Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) dan Koalisi Buruh Jakarta (KBJ). KBJ adalah elemen buruh Jakarta yang menandatangani kontrak politik dengan Anies-Sandi,” ujar Winarso dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (29/10/2017).

Dijelaskan Sandiaga, besaran UMO 2018 yang akan diumumkan telah dikaji dengan matang demi kepentingan buruh dan para pelaku usaha.

“Kami yakin prosesnya tentunya akan menghasilkan sebuah kesepakatan yang betul-betul bisa meningkatkan kesejahteraan para teman-teman pekerja, tapi juga kondusif terhadap dunia usaha, dan juga kami terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat,” katanya.

Winarso lebih jauh mengapresiasi langkah Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno yang memerintahkan kepada Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan survei komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Alasannya, dengan melakukan survei KHL, artinya pemerintah sudah menjalankan amanat Pasal 88 Ayat 4 Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.